Advokat Amin TRAS Tanggapi Pernyataan Anggota Komisi II DPR RI “JG”

0 226

PALEMBANG, Trasnews.co –
Pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (JG) yang meminta agar Kementerian Dalam Negeri memberi sanksi kepada Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan FBR, berupa tak memperpanjang izin, hingga pembubaran menuai reaksi keras dari Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Provinsi Sumsel Muhammad Aminuddin, SH atau biasa disapa Advokat AminTras, Minggu (21/11/2021).

Menurut Amin Tras, seharusnya JG yang berlatar belakang sebagai seorang yang mengerti hukum (lawyer) dapat lebih arif dalam membuat statemen, terlebih diketahui jika ormas Pemuda Pancasila ini memiliki sejarah panjang yang telah banyak berbuat untuk bangsa dan negara ini.

Ormas ini didirikan oleh para tokoh bangsa seperti Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal AH Nasution pada tanggal 28 Oktober 1959. Dan belum ada sejarahnya ormas Pemuda Pancasila melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Justru selalu berada digarda terdepan bila ada yang mengancam keutuhan NKRI.

“Sangat naif pernyataan JG yang terkesan arogan untuk membubarkan ormas PP, padahal subtansi pokok perkaranya pasal 170 KUHP (tawuran). Karena ini negara hukum, para oknum yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Selayaknya oknum anggota DPR RI yang terjerat perkara korupsi, apakah lembaga DPR harus dibubarkan, kan tentu tidak begitu,” ujar Amin Tras yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Sumsel ini.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang, minta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai memanggil perwakilan ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila yang bentrok di Ciledug, Tangerang, Banten.

“Pemberian izin sebagai legalitas dari Kemendagri atau Kemenkumham tentu dengan AD/ART masing-masing organisasi yang dalam salah satu pasalnya dipastikan berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Termasuk tujuannya membantu pemerintah dengan tanpa syarat menjaga ketertiban umum,” kata Junimart kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).

“Dengan dasar pendirian di atas, ternyata kemudian organisasi tersebut justru meresahkan masyarakat, maka Kemendagri harus proaktif memanggil pengurus dari ormas tersebut,” lanjutnya.

Junimart meminta Kemendagri mulai mengingatkan kedua ormas tersebut lantaran kerap meresahkan masyarakat dengan bentrok di jalanan.

Dia meminta pemerintah tegas mengambil sikap dengan tidak memperpanjang izin kedua ormas itu jika masih menimbulkan keresahan.

“Apabila masih tetap menimbulkan keresahan di masyarakat, tentu Kemendagri bisa mencabut izin dari ormas itu, atau tidak memperpanjang perizinannya. Ini sudah pernah dilakukan oleh Kemendagri dengan tidak memperpanjang izin ormas FPI, dan lain-lain. Pemerintah harus tegas, apalagi di masa pandemi ini kita fokus terhadap pencegahan, penyebaran virus Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Junimart juga meminta Polri mulai merekomendasikan kepada Kemendagri untuk pembubaran ormas tersebut jika dinilai kerap membuat onar.

“Ya pemerintah berpegang kepada AD/ART-nya. Bahkan Polri juga bisa merekomendasikan kepada Kemendagri untuk membubarkan ormas yang beberapa kali bikin keonaran, meresahkan tersebut karena menyangkut kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat),” tuturnya.

Diketahui, insiden yang melibatkan ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan Forum Betawi Rempug (FBR) memang kembali terjadi.

Peristiwa terbaru terjadi pada Jumat (19/11/2021) sore di Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang. Pada pukul 18.30 WIB, situasi di lokasi telah kondusif. Aparat kepolisian bersama TNI kemudian bersiaga di lokasi.

Posko Pemuda Pancasila rusak akibat bentrokan ini. Atapnya yang terbuat dari asbes rusak hingga nyaris ambruk.

Polisi mengatakan, tiga orang dirawat di rumah sakit karena menderita luka bacok akibat insiden ini.

“Korbannya, dari FBR dua korban, dari PP satu. Saat ini mereka ada di rumah sakit, lukanya cukup serius dan dalam penanganan rumah sakit,” ujar Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Deonijiu De Fatima, kepada wartawan di lokasi.

“Ada empat orang yang sudah diamankan di Polres, dari PP,” ujar Deonijiu De Fatima. (AAT)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.